MADRASAH VS. SEKOLAH

MADRASAH  DAN SEKOLAH

(Memperbandingkan Dikotomi Institusi  Pendidikan)*

Oleh : Suteja

I. KELEMBAGAAN MADRASAH

Kata Madrasah berasal dari bahasa Arab. Kata dasar madrasah adalah  درس   yang berarti : belajar.  Madrasah kemudian lazim diartikan tempat belajar.[1] Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, yang merupakan terjemahan dari  kata school. Bagi oreintalis semisal H.A.R. Gibbs, madrasah dimaknai sebagai  tempat kaum muslimin mempelajari berbagai pengetahuan (Name of  an institution where the Islamic science re studied).[2] Di Indonesia, madrasah digunakan untuk suatu lembaga pada tingkat dasar dan menengah yang doiikuti oleh anak-anak dan remaja yang relatif belum didukung dengan keilmuan yang mantap.

Semenjak agama Islam sampai di Indonesia, pendidikan Islam pun dimulai. Bentuk pendidikan pertama adalah pengajian-pengajian di rumah-rumah kemudian meningkat menjadi pondok pesantren. Tekanan-tekanan terhadap umat Islam oleh pemerintah kolonial hanya  membolehkan pendidikan Islam mengajarkan hukum-hukum Islam seperlunya, belajar shalat, dan membaca al-Quran secara harfiah.  Akan tetapi, pendidikan sistem pesantren mampu menghasilkan ulama-ulama yang dapat menghidupkan agama. Sistem klasikal  yang teratur dikembangkan dalam bentuk lembaga madrasah.

Karel A. Steenbrik memberikan catatan bahwa, tumbuh dan berkembangnya madrasah di  Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaharuan pemikiran di kalangan umat Islam. Adapun beberapa faktor pendorong timbulnya ie-ide pembaharuan tersebut adalah sebagai berikut : [3]

  1. adanya kecenderungan umat Islam untuk kembali kepada al-Quran dan al-Hadits dalam menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Ide pokok dari keinginan kembali kepada al-Quran dan al-Hadits adalah dalam rangka menolak taklid;
  2. timbulnya dorongan perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda;
  3. usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat kepentingan mereka di bidang sosial ekonomi, bik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat;
  4. karena relatif banyaknya orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari al-Quran dan studi agama. Perbaikan meliputi metode dan isi atau materi pendidikan.

Madrasah-madrasah selama pra-kemerdekaan, pada dasarnya belum menunjukkan keseragaman dalam berbagai hal seperti masa belajar, penjenjang, dan kurikulum. Dalam perbandingan antara bobot mata pelajaran agama dan umum, juga berbeda-beda antara satu madrasah dengan madrasah lainnya.

1. Perkembangan Madrasah

Pada masa pra-kemerdekaan madrasah tumbuh dan berkembang tanpa adanya koordinasi secara nasional, tetapi berjalan berdasarkan kebutuhan lokal serta dikelola oleh badan-badan swasta baik pribadi maupun organisasi. Sesudah kemerdekaan sampai dengan sekarang dapat diklasifikasikan berdasarkan kurun waktu menjadi tiga fase, yaitu : antara tahun 1945-1974, 1975-1993, dan 1994 sampai dengan sekarang.[4]

  1. a. Tahun 1945-1974

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1946 dan Peraturan Meneteri Agama RI No. 7 Tahun 1950, madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pelajaran.[5]

Pada periode 1945-1974, madrasah  berada di bawah naungan dan pengayoman Departemen Agama, baik langsung maupun tidak langsung. Ciri menonjol pada fase ini ialah   adanya penyatuan madrasah secara nasional dan pengakuan madrasah oleh instansi lain masih mengalami kesulitan.

Namun demikian, dalam  perkembangan madrasah di Indonesia tercatat upaya serius pemerintah untuk mengangkat derajat madrasah di mata dunia. Pada sekitar tahun 1958 M. Departemen Agama melakukan pembaharuan secara revolusioner dalam pendidikan madrasah. Pembaharuan itu diwujudkan dalam bentuk Madrasah Wajib Belajar (MWB), yang  mulai diberlakukan di tahun 1958/1959. Departemen Agama juga menunjukkan keseriusannya dengan cara mendorong berbagai ormas Islam yang mendirikan dan menyelenggarakan MWB.[6]

Madrasah ini lama belajarnya delapan tahun, materi pelajaran terdiri dari mata pelajaran  agama, umum dan ketrampilan dalam bidang ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi.[7] Madrasah ini bertujuan untuk melahirkan para lulusan madrasah yang siap berpartisipasi dalam sektor ekonomi, industrialisasi, dan transmigrasi dengan bekal pengetahuan dan kterampilan yang diperoleh dari madrasah.  Murid MWB berusia antara 6 sampai dengan 14 tahun. Pada usia 14 tahun murid MWB diharapkan dapat memulai mencari nafkah atau meklanjutkan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi.

Kurikulum MWB dirancang untuk memenuhi keseimbangan antara akal, hati dan ketrampilan atau kecakapan. Pelajaran yang diberikan 25 % pelajaran agama dan umum, dan 75 % mata pelajaran ketrampilan/kerajinan tangan.[8] MWB, kaitannya dengan sekolah-sekolah bentukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (PDK), diperlakukan setara dalam hak dan kewajibannya sebagai sekolah Negeri.

Untuk memenuhi kebutuhan guru-guru professional pada MWB, pada tahun 1961/1962 departemen Agama membuka Pusat Latihan Guru MWB diPacet Cianjur Jawa Barat. Pelatihan itu diberikan kepada para lulusan PGAN 6 tahun. Materi yang diberikan ialah praktek-praktek pertanian, peternakan,  perikanan, pertukangan, koperasi dan sebagainya.[9]

Musyawarah kurikulum di Cibogo Bogor tanggal 10-20 Agustus 1970 berhasil menyusun kurikulum dan silabus untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) , dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN), dalam rangka penyetaraan  status sosial madrasah dengan sekolah.

b.  Tahun 1975-1993

Pada  periode 1975-1993, dengan keluarnya SKB Tiga Menteri, merupakan babak awal upaya meningkatkan mutu dan eksistensi madrasah. Ada yang menilai SKB Tiga Menteri merupakan era baru bagi madrasah yang ditandai dengan efektifnya pembenahan madrasah di tahun-tahun berikutnya. SKB Tiga Menteri mencoba melakukan regulasisasi madrasah secara integral-komprehensif. 

Pada tahun 1975 lahir Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menetpakan madrasah setara dengan sekolah umum yang setingkat. Atas dasar itulah tamatan madrasah tidak lagi hanya dapat melanjutkan studi ke IAIN, tetapi juga berhak melanjutkan studi ke berbagai fakultas di  pergutuan tinggi atau universitas umum.

SKB Tiga Menteri direalisasikan dengan dikeluarkannya kurikulum madrasah tahun 1976 yang mulai dilaksanakan tahun 1978 untuk tingkat ibtidaiyah dan tsanawiyah dan disempurnakan dengan kurikulum tahun 1984 dengan SK Menteri Agama Nomor 45 tahun 1987.

UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 membawa madrasah memasuki era baru, dimana madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Sistem dan materi pendidikan madrasah diupayakan menggabungkan antara sistem pesantren dan sekolah umum.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan PP 28 dan 29 Tahun 1990 serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran No. 0489/U/1992 dan Surat Kepurusan Menteri Agama No. 273 Tahun 1993, memperlakukan madarasah sebagai  sekolah yang berciri khas agama Islam.[10] Madrasah patut bangga karena diposisiklan sebagai  lembaga pendidikan yang mempunyau tata cara yang sama dan diperlakukan secara sama dengan sekolah berdasarkan undang-undang. Tetapi di sisi yang lain, mata pelajaran agama Islam tetap dijadikan mata pelajaran pokok, di samping mata pelajaran umum.

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menempatkan madrasah  ekuivalen dengan sekolah umum termasuk dalam perlakuan anggarannya. Akan tetapi, dengan kurikulum 70 % umum dan 30 % agama, madrasah menjadi terbebani dalam mengejar kualitas sekolah pada umumnya.

Madrasah, dengan demikian, tetap saja sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok atau dasar. Mata pelajaranm pokok yang dimaksud, berdasarkan SKB Tiga Menbteri, adalah : Quran-Hadits, Aqidah-Akhlaq, Fiqih, Sejarah Islam, dan Bahasa Arab.

Madrasah kendatipun telah mengalami perkembangan baik sistem maupun isinya, akan tetapi essensinya tetap sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak berubah. Secara sederhana orang sering membedakan madrasah, dari sekolah, sebagai sekolah  agama.

c. Tahun 1994 – sekarang

Periode 1994  sampai dengan sekarang idealnya  mrngangkat lembaga pendidikan madrasah sebagai  sekolah yang berciri khas agama Islam. Madrasah dari tingkatan ibtidaiyah, tsanawiyah sampai  aliyah memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ditambah dengan ciri keislamannya yang tertuang dalam kurikulum yaitu memiliki mata pelajaran agama yang lebih. Civil effect madrasah juga menjadi sama dengan yang dimiliki sekolah-sekolah  hasil bentukan Departemen Pendidikan Nasional.

Madrasah pada priode ini berada di bawah naungan UUSP No. 2 Tahun 1989 dan diatur oleh PP No. 28 dan 29. Selanjutnya, untuk menindak lanjuti pelaksanaan PP itu, Menteri PDK dan Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan masing-masing. Menteri PDK mengeluarkan SK No. 0489/U/1992 tentang Sekolah Umum. Sedangkan Menteri Agama mengeluarkan SK No. 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah, serta  SK No. 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Umum (MAU) dan SK No. 374 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

  1. 2. Analisis

Lulusan Madrasah

Selama lima Pelita (Pembangunan Lima Tahun)  kualitas madrasah bisa digeneralisasi menghasilkan lulusan yang lemah basic competence agamanya, demikian juga penguasaan ilmu-ilmu lainnya. Reformasi politik  di tahun 1998 dan terjadinya transisi pemerintahan madrasah  khususnya terkena dampaknya. Dan, madrasah mulai memikirkan posisinya, nilai kehadirannya serta menyadari hak-haknya yang dimarjinalisasikan selama pemerintahan Orde Baru. Prestasi urgen era reformasi adalah disahkannya UU Sisidiknas No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan madrasah ekuivalen dengan sekolah umum termasuk dalam perlakuan anggaran.

Arah pengembangan madrasah berangkat dari akar nilai-nilai : filasafis, normative, religius, serta sejarah panjang perjalan madrasah di Indonesia. Lingkungan startegis bangsa Indonesai juga mempengaruhiarah pengembangan madrasah.  Beberapa pengalaman yang layak dicermati adalah langkah-langkah pengembangan madrasah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ikhtiar itu  menjadi tersendat-sendat karena tidak berdasar pada konsepsi yang sistemik.  Beberapa ikhtiar dimaksud adalah sebagai berikut  Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPKh),  Madrasah Aliyah Program Ketrampilan (MAPKt), Madrasah Model, Madrasah Unggulan, Madrasah Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Terbuka.[11]

Kemampuan Madrasah

Arah pengembangan pendidikan di madrasah bertujuan untuk dapat mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulai, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Tujuan ini sangat mulia dan ideal. Karenanya, idealitas membutuhkan penjabaran. Ia pun sangat memungkinkan lahirnya multi interpretasi dan pada ujung-ujungnya tidak pernah tuntas. Belum lagi mengukur ketercapaiannya.

Untuk itu, pihak Departemen Agama telah mencoba menjabarkannya ke dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).  MI dan MTs menekankan kemampuan umum yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Materi pendidikan di madrasah ini lebih mengutamakan pada pembekalan kemampuan fungsional untuk kehidupan dalam bnerbagai bidang : sosial, budaya, ekonomi, dengan berbasis pada nilai-nilai ajaran Islam.  Alhasil, pendidikan di madrasah ini bertujuan membantuk pribadi-pribadi musllim yang inklussif. Karena ajaran-ajaran  Islam  disetarakan dengan  nilai-nilai universal Islam yang abstrak.

Pendidikan menengah di madarasah (MU, MAPKh,  dan MAPKt.) Tujuan umum madrasah- madrasah ini agar peserta didik dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, mumpuni dalam penegtahuan agama, dan memasuki dunia kerja. Terhadap ketiga jenis madrasah ini,  pemerintah menghendaki tidak adanya pembedaan yang terlalu tajam. Dikehendaki sikap fleksibel dalam meperlakukan lulusan dari ketiga madrasah itu.

Sungguh ironis memang. Karenanya, dalam rangka menciptakan keterpaduan konsep pengembangan dengan berdasar pada arah dan tujuan pendidikan tersebut,  menghendaki kemampuan madrasah dalam mengakomodasikan berbagai pandangan dan pendapat secara selektif. Sebagaimana sekolah pada umumnya, madrasah dituntut mampu mengaplikasikan prinsip keseteraan dengan sektor pendidikan sekolah/sejenis dan sektor-sektor lainnya. Madrasah juga diharapkan dapat menerapkan pendekatan rekonstruksionis yang  berorientasi masa depan dengan tetapberpijak pada kondisi sekarang dan juga budaya masyarakat yang majemuk, serta kompetensi guru/pendidik.

Pendekatan  Rekonstruksionis

Arah dan Tujuan                              Proses

Multibudaya Peserta Didik                                   Masa Depan Lulusan

Kompetensi Guru

Disain Madrasah

Secara kelembagaan desain pengembangan madrasah yang dicanangkan pemerintah terfokus pada tiga desain utama yaitu : madrasah unggulan, madrasah model dan madrasah reguler atau kejuruan.  Bebersapa aspek yang dikembangkan adalah : aspek administrasi/manajemen, ketenagaan, kesiswaan,, kultur belajar dan sarana prasarana.  Sedangkan yang dijadikan prioritas adalah apsek kultur yang kuat dari murid, kemepimpinan kolaboratif dan belajar kolektif dari kepala madrasah dan dewan guru, serta pembiasaan murid menghadapi perubahan/ketidakpastian. [12]

II. KELEMBAGAAN SEKOLAH

Sekolah, dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari  kata school. Kata sekolah adalah termasuk kata serapan        dari bahasa asing. Kata itu berasal dari kata  schole (Yunani) schole (Latin), school (Inggris), school (Belanda), dan schule (Jerman). Schole (Yunani) berarti : bebas dari pekerjaan dalam masyarakat yang masih mengenalpebudakan. Golongan merdeka yang bebas dari perkejaan ini mengisi waktunya dengan berdisikusi, mendengarkan ceramah dan membaca karya-karya ilmiah atau filsafat. [13]

Sekolah sebagai suatu sistem memiliki banyak karakteristik umum sebagaimana organisasi lainnya yang berskala luas. Dua diantara karakterstik itu ialah  pertama, sistem persekolahan mempunyai tujuan. Kedua, tugas sistem pesrsekolahan ialah memberikan pengetahuan dan ketrtampilan kepada peserta didik, dankarena itulah para guru atau pendidik dipekerjakan.[14]

Sekolah  di Indonesia yang kita temui sekarang adalah produk dari kebudayaan  Hindu, Islam dan Barat.  Sistem relasi  guru-murid merupakan salah satu produk kebudayaan Sistem Gurukala. Syaikh Mawlana Malik Ibrahim dinilai telah membawa tradisi sistem Guru Kala ke dalam sistem pendidikannya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Di Nusantara Sistem Guru Kala telah berkembang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Airlangga di Surabaya Jawa Timur dan pendidikan Buddha pada   masa pemerintahan Sriwijaya. Ki Hajar Dewantara memasukkannya ke dalam Taman  Siswa.[15]

Pada perkembangan selanjutnya, sistem pendidikan yang berasal dari Hindu-Jawa lambat laun berubah menjadi perguruan-perguruan agama Islam.[16] Taman Siswa, sebagai generasi sesudah pendidikan sistem pesantren, menciptakan hubungan yang sangat akrab antara guru dan murid dengan membuat ruangan khusus yang didiami oleh guru-guru di lingkungan asrama murid.

Semula pendirian sekolah-sekolah di Indonesia dimaksudkan sebagai strategi utama pemerintahan kolonial untuk memperluas pengaruh agama (Kristen). Perkembangan kemudian menunjukkan adanya dorongan kuat penjajah untuk menguasai sentra ekonomi dan politik.[17] Karenanya, dibangunnya lembaga sekolah oleh pemerintah penjajahan bagi anak-anak pribumi untuk menghasilkan pegawai-pegawai negeri dan pegawai kantor swasta bagi kelanjutan pemerintahan kolonial, dengan paksaan-paksaan memeluk agama Kristen (Protestan).

Semasa  pemerintahan kolonial juga  telah didirikan Sekolah Dokter Jawa (1851) dan kemudian di tahun 1902 diubah menjadi STOVIA (masa belajar 7 tahun). Pada tahun 1927 didirikan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta (masa belajar 5 tahun). Sekolah Hukum yang didirikan tahun 1909   di Jakarta (masa belajar 3  tahun) diubah menjadi Sekolah Hukum Tinggi dengan masa belajar 5 tahun. Dan, pada tahun 1920 didirikan Sekolah TinggiTeknik di Bandung (masa bel;ajar 5 tahun). Sekolah-sekolah tersebut semasa pendudukan Jepang ditutup. Pemerintah pendudukan hanya membuka dua sekolah yaitu :  Sekolah Tinggi Pamongpraja di Jakarta dan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor.[18]

Beberapa catatan historis tersebut pada dasarnya menunjukkan kepada kita betapa pengaruh-pengaruh luar sangat signifikan terhadap perkembangan pendidikan dan lembaga peserkolahan di Idonesia. Pengaruh zaman pencerahan aufklärung terhadap penguasa Hindia Belanda juga dirasakan. Pemerintahan Daendels pada tahun 1808 memerintahkan kepada para bupati di Pulau Jawa agara mendirikan sekolah-sekolah  untuk rakyat kecil di setiap distrik. Tahun 1809  diselenggarakan untuk pertama kalinya pendidikan bidan dengan para pengajar dari Batavia dan bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Di Cirebon, pada tahun  1809 didirikan Sekolah Ronggeng  bagi anak perempuan yang belum mencapai usia 12 tahun dan tidak mampu dengan lama belajar 4 tahun. [19] Sekolah-sekolah tersebut tidak diperhatikan dan gedung-gedungnya yang ambruk tidak dihiraukan sama sekali.  Hal yang sangat menenentukan, barangkali, pada tahun 1826 dilakukan penghematan dan penyederhanaan bidang pendidikan. Sekolah yang masih tersisa hanya dua yaitu : Sekolah Anak-anak Belanda  dan Sekolah Anak-anak Indonesia  yang beragama Nasrani. [20]

Kesulitan pemerintahan kolonial dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah untuk bumiputera tertuju kepada bahasa pengantar dan kurangnya tenaga guru.  Maka, untuk menciptakan mutu lulusan yang baik pada tahun 1852  untuk pertama kalinya di Surakarta didirikan Sekolah Guru  atau Kweekschool.[21]

Pada tahun 1863 dan 1864 pemerintah mulai mejalankan politik pengajaran liberal, yakni mendorong para murid berfikir  general. Sekolah-sekolah tidak lagi mencetak tenaga pegawai pemerintah. Akibatnya, sekolah-sekolah tidak lagi terikat oleh anggaran belanja negara, terbukanya kesempatan bagi anak-anak Indonesia dan keturunan Cina untuk memasuki sekolah-sekolah Belanda, serta semua jabatan negara terbuka bagi tiap-tiap orang.

1. Pembinaan Sekolah

Membicarakan lembaga sekolah tidak dapat dilupakan embrio pendidikan nasional, yaitu Peguruan Taman Siswa dengan corak sendiri dan jiwa kebangsaannya yang anti penjajahan. Kalau perguruan-perguruan Islam mendidik dengan lebih menitik beratkan Islamisme dengan  nasioanlisme, Taman Siswa mendidik dengan menitik beratkan nasioanlisme yang berbudi luhur.[22]

Taman Siswa didirikan pada tahun 1922 oleh R.M. KPH Suryadiningrat cucu Pakualam III, atau Ki Hajar Dewantara (1889-1959 M.). Ki Hajar Dewantara tercatat sebagai tokoh berjasa dalam bidang pendidikan, selain Moh. Safei (lahir 1899 M.) dari Indonesiche Nationale School (INS) Kayutanam dan Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Ophusyen, Dia adalah menteri Pengajaran RI yang pertama.

Dia, bersama-sama, dengan panitia lainnya  berhasil melahirkan undang-undang Pokok Pendidikan No. 5 Tahun 1954.[23] Panitia yang beranggotakan  Prof. Dr. Hosein Djajadiningrat, Prof. Dr. Asikin, Prof. Dr. Rosseno,  Ki Bagus Hadikusumo, dan K.H. Masykur itu mendapatkan tugas merumuskan suatu rencana cita-cita dan usaha-usaha pendidikan/pengajaran.[24]

Pada masa sesudah Indonesia merdeka mulai dilakukan langkah-langkah stratgeis pembinaan sekolah. Kementrian Pengajaran RI, dengan diketuai oleh  Ki Hajar Dewantara bersama-sama dengan panitia lainnya  berhasil melahirkan undang-undang Pokok Pendidikan No. 5 Tahun 1950 junto Undang-undang Pendidikan No. 5 Tahun 1954 junto Undang-undang Pendidikan No. 11 Tahun 1954. Undang-undang ini merupakan payung konstitusional pertama yang dimiliki seluruh bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan.

2. Fungsi dan Eksistensi Sekolah

Pemerintahan Orde Barau dengan Pelita I, II, III dan seterusnya mulai mengembangkan  pendidikan menurut rencana yang sesuai dengan anggaran keuangan negara. Kemajuan yang sangat monumental, sebagai missal,  antara lain dibangunnya   6.000 buah gedung Sekolah Dasar Inpres dan mengangkat lebih dari 57. 740 orang guru SD, mencetak dan membagi-bagikan lebih dari 63, 5 juta buku-buku pelajaran kelas I  SD, serta dibangun lima Proyek Pusat  Latihan Teknik (di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang).[25]

Sekolah, sesuai dengan tuntutan pembangunan dan eksistensinya, memiliki fungsi sebagai tempat pewarisan dan pengembangan kebudayaan bangsa, dan pelopor pembangunan. Secara pragmatis,  fungsi sekolah adalah tempat yang dapat menyediakan berbagai jenis kebutuhan tenaga kerja yang trampil.[26] Beberapa indikator ketrecapaian fungsi-fungsi itu, setidaknya ditandai dengan kemampuan  sekolah menghasilkan para lulusan yang memiliki kriteria tertentu seperti : pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Kedua,  memiliki ketrampilan berinteraksi secara sosial. Ketiga,  memiliki sikap positif terhadap pembangunan.[27]

Masalah fungsi dan eksistensi sekolah serta kompetensi lulusan itu, pembinaannya dilakukan secara kelembagaan melalui pembenahan faktor-fakor yang menjadi penentu dalam peningkatan mutu sekolah. Faktor-faktor itu adalah  berikut :

  1. Pembakuan kurikulum sekolah semula dilakukan dengan ditetapkannya Kurikulum 1968 dan diganti dengan Kurikulum 1975/1976 dan seterusnya.
  2. Peningkatan mutu guru dan petugas-petugas pendidikan yang lain.
  3. Pembinaan sarana pendidikan.
  4. Pembinaan administrasi dan supervisi pendidikan.[28]
  1. 3. Analisis Masalah

Pendidikan Umum

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia memncatat, bahwa peranan santri dan pelajar  memberikan bukti betapa kuatnya pendidikan berpengaruh dalam perkembangan masyarakat. Tetapi dalam kehidupan nyata, semakin banyaknya pendidikan yang diterima seseorang terkadang membuat dirinya semakin  terasing, semakin jauh dari masyarakat. Hal ini terjadi, karena adanya sistiem pendidikan yang tidak tepat yakni tidak diketahuinya prinsip-prinsip dan missi dari kehidupan itu sendiri.[29] Sekolah hanya mengutamakan pendidikan umum saja.  Seolah-olah dengan pendidikan ini lebih dekat pada proses partisipasinya dalam kehidupan sosial ekonomi. Memperoleh posisi dalam masyarakat merupakan satu diantara orientasinya yang terpenting, karenanya kemampuan intelek lebih diutamakan daripada aspek-aspek lain.

Pembinaan  Sistem Pendidikan

Meskipun sudah semakin kuat keberanian untuk menghapuskan sistem pendidikan warisan kolonial, tetapi pendidikan persekolahan masih  saja menghadapi berbagai masalah. Problem penting yang mesti diprioritaskan penanganannya antara lain problem pembinaan sistem pendidikan, dan problem  pengembangan pembaharuan sistem.

Problem pembinaan sistem pendidikan adalah persoalan lulusan sekolah.  Kenyataan menunjukkan bahwa, para lulusan sekolah tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilannya dalam menghadapi masalah-masalah aktual di masayarakat. Kenyataan itu lahir akibat “sekolah terpisah dari masyarakat”. Dan, pendidikan oleh masyarakat bangsa Indonesia masih diasumsikan sebagai pengajaran (structuring). Pendidikan belum dijadikan gaya hidup (style of life) atau pandangan hidup (way of life). Kedua, belum adanya keseimbangan (kuantitas dan kualitas) antara lulusan sekolah umum dan sekolah kejuruan. Ketiga, ketidak seimbangan jumlah peserta didik di SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Keempat, masih banyaknya jumlah anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar  ( SD 6 tahun).

Pengembangan Pembaharuan Sistem

Problem pengembangan pembaharuan sistem dihadapkan kepada empat masalah utama. Pertama, masalah yang berhubungan dengan kuantitas, masalah yang berhubungan dengan kualitas, masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, dan masalah yang berhubungan dengan effeisensi pendidikan.

Norma-norma Perilaku

Tugas sekolah  sebagai masyarakat pendidikan ialah untuk mempengaruhi generasi muda dengan pola-pola perilaku yang diakui dan mengikat, dalam mewujudkan tujuan masyarakat.  Dalam pelaksanaan tugas-tugas birokratis, sekolah nampaknya tidak mengalami masalah berarti. Masalah besar yang selalu dihadapi sekolah sampai dengan sekarang adalah usaha menanamkan norma-norma perilaku kepada peserta didik.  Hubungan paedagogis di sekolah (guru vs. murid), dalam hal ini,  menempati posisi penting dalam lembaga persekolahan.  Relasi guru-murid sangat variarif dan dinamis di kalangan masayarakat. Sekolah harus dapat menjalankan fungsi stabilisasi masyarakat.

Ketidak mampuan sekolah memahami hal tersebut, berakibat sekolah hanya mengutamakan pendidikan umum saja.  Seolah-olah dengan pendidikan ini lebih dekat pada proses partisipasinya dalam kehidupan sosial ekonomi. Memperoleh posisi dalam masyarakat merupakan satu diantara orientasinya yang terpenting, karenanya kemampuan intelek lebih diutamakan daripada aspek-aspek lain, mental spritual dan keberagamaan.

AGENDA MASALAH (BAHAN  DISKUSI)

I. LEMBAGA MADRASAH

  1. 1. Lulusan Madrasah
    1. lemah basic competence agamanya
    2. b. lemah penguasaan ilmu-ilmu lainnya.
    3. 2. Kemampuan Madrasah

Tujuan Madrasah  : mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang:

  1. a. beriman dan bertaqwa, berakhlak mulai,
  2. berkepribadian,
  3. menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
  4. mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
  5. 3. Desain Madrasah
    1. a. apsek kultur yang kuat dari murid,
    2. b. kemepimpinan kolaboratif
    3. c. belajar kolektif dari kepala madrasah dan dewan guru
    4. d. pembiasaan murid menghadapi perubahan/ketidakpastian.

II. LEMBAGA SEKOLAH

  1. 1. lebih dekat pada proses partisipasinya dalam  kehidupan sosial ekonomi
  2. 2. lulusan sekolah tidak mampu mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilannya dalam menghadapi masalah-masalah aktual di masayarakat (“sekolah terpisah dari masyarakat”).
  3. 3. keseimbangan lulusan sekolah umum dan sekolah kejuruan
  4. 4. keseimbangan jumlah peserta didik di SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi


* Makalah Dipresentasikan dalam Diskusi Kelas Mata Kuliah Seminar Proposal  PPS (S-3) IAIN SGD Bandung  Semester II/ 14 Mei  2005 / 05 Rabi’ al-Tsani 1426 H..

[1] Ibrahim Anis, al-Mu’jam al-Wasith (Kairo : Dar al-Ma’arif, 1972), h. 280.

[2] Gibbs, H.A.R. and H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam (Leiden : R.J. Brill, 1981), h. 300.

[3] Karel A. Steenbrik,  Pesantren, Madrasah dan Sekolah (Jakarta : LP3ES, 1986), h. 27-28.

[4] Haidar , Op. Cit., h. 144.

[5] Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan (Jakarta : Gunung Agung, 1976), h. 221.

[6] Djumhur, Sejarah Pendidikan (Bandung : Ilmu, 1987), h. 226.

[7] Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah (Yogjakarta:  Tiara Wacana, 2001), h. . 76-77.

[8] Mulyanto Sumardi, Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975 (Jakarta, Dharma Bhakti, 1978), h. 62.

[9]Djumhur, Op. Cit., h. 229.

[10] Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975, pasal 1.

[11] Departemen Agama RI Dirjend Kelembagaan Agama Islam, Desain Pengembangan Madrasah, Jakarta, 2004, h. 8-10.

[12] Ibid., h. 53-66.

[13] Said, H.M., Ilmu Pendidikan (Bandung : Alumni, 1985), h. 154.

[14] Sanapiah Faisal, Sosiologi Pendidikan (Suarabaya : Usaha Nasional, t.th.), h. 66-67.

[15] Di Nusantara Sistem Guru Kala telah berkembang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Airlangga di Surabaya Jawa Timur dan pendidikan Buddha pada   masa pemerintahan Sriwijaya. Ki Hajar Dewantara memasukkannya ke dalam Taman Siswa. (M. Said, Mendidik dari Zaman ke Zaman, Bandung, Jenmars, 1987, h. 88).

[16] Soegarda Poerbakwatja, Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka (Jakarta : Gunung Agung, 1970), h. 18.

[17] Said, H.M., dan Junimar Affan, Mendidik dari Zaman ke Zaman (Bandung : Jenmars, 1987), h. 56-57.

[18] Ibid., h. 81.

[19]Djumhur, Sejarah Pendidikan (Bandung : Ilmu, 1976), h. 120.

[20] Ibid., h. 121-122.

[21] Ibid., h. 123.

[22] Amirudin Siregar, Pendidikan Nasional Kita dari Dahulu Hingga Pelita III, dalam Mimbar Ulama, Tahun III, Jumadil Awwal 1399 H./April 1979, h. 11.

[23] Said dan Junimar, Op. Cit., h. 77.

[24] Ibid., h. 199.

[25] Junimar, Op. Cit., h. 80.

[26] Rochman, Op. Cit., h. 119-120.

[27] Ibid., h. 121.

[28] Ibid., h. 121-122.

[29]Alamsyah Ratu Prawiranegara,  Pendidikan Agama dalam Pelita III, dalam Mimbar Ulama, Tahun III, Jumadil Awal 1399 H./April 1979, h. 7.

About these ads

About hajisuteja

Alumni IAIN Sunan Ampel (S2) Alumni UIN SGD Bandung (S3) Dosen IAIN CIREBON
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s